Resmi Dilantik PJ Kepala DESA KARANG RAHAYU Langsung Dituntut Jamin STABILITAS Dan Transparansi Keuangan DESA

Bekasi Jabar, Adhyaksanews. -- --Prosesi pelantikan Penjabat (Pj) Kepala Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan utama hari ini. Acara resmi penyerahan jabatan dan tugas yang dilakukan oleh Camat atas nama Bupati Kabupaten Bekasi ini, digarisbawahi dengan penekanan keras pada tanggung jawab mutlak terhadap bangsa, negara, Pancasila, UUD 1945, dan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan diawali dengan pembacaan sumpah, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati. Tujuannya tegas: memastikan kelangsungan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di desa, mengisi kekosongan jabatan sementara, sekaligus menjamin stabilitas sosial di tengah dinamika daerah.

TUGAS SEMENTARA, TANGGUNG JAWAB PERMANEN

Penjabat Kepala Desa Karang Rahayu, meskipun bersifat sementara, dipastikan memiliki tugas dan wewenang yang sama persis dengan Kepala Desa definitif. Tidak ada toleransi untuk kinerja di bawah standar.

• Tanggung Jawab Inti: Pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi dan keuangan desa, serta penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang harus tepat sasaran tanpa pandang bulu.

• Komitmen Kepemimpinan: Pj Kepala Desa dituntut siap dikritik, wajib belajar cepat dari kepemimpinan sebelumnya, dan bekerja maksimal untuk melayani masyarakat.

SOROTAN TAJAM: TANPA JAMINAN TRANSPARANSI KEUANGAN

Di tengah tuntutan kinerja maksimal, terdapat catatan kritis yang tak terhindarkan. Camat Karang Bahagia, H. Hanip, S.Sos., M.M., dalam sambutannya memang berharap Kepala Desa Karang Rahayu yang baru dapat memberikan pelayanan terbaik dan segera beradaptasi dengan warga serta perangkat desa.

"Kepala desa Karang Rahayu yang baru diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Desa Karang Rahayu," tegas Camat H. Hanip, S.Sos., M.M.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, prosesi pelantikan sama sekali tidak disertai dengan jumpa pers (konferensi pers). Absennya ruang publik ini dinilai mencederai prinsip keterbukaan.

Awak media menyoroti ketidakhadiran mekanisme untuk memberikan pertanggungjawaban spesifik dan signifikan terkait administrasi dan pengelolaan keuangan desa dari masa jabatan sebelumnya atau komitmen transparansi Pj Kepala Desa yang baru.

Ketidakjelasan ini berpotensi memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengenai akuntabilitas dana desa, yang merupakan hak masyarakat untuk mengetahuinya. Jabatan sementara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.

HADIR DALAM ACARA:

Camat Karang Bahagia H. Hanip, S.Sos., M.M., Danramil Cikarang, Kapolsek Cikarang, seluruh pegawai desa Karang Rahayu, Ketua BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, dan Karang Taruna.

 _Sumber: Liputan Awak Media Kabupaten Bekasi.

Pewarta :AgsPJG