Wati Kogoya: 1 Mei Bukan Aneksasi, Tapi Hari Bergabungnya Bangsa Papua Ke Indonesia

Adhyaksanews. -- -- Wamena, Papua pegunungan - Wati Kogoya, Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua Pegunungan, menyatakan bahwa 1 Mei 1969 bukan hari aneksasi, melainkan hari bergabungnya Bangsa Papua ke Indonesia secara de facto dan de jure. Pernyataan ini disampaikan oleh Wati Kogoya dalam rangka memperingati hari bergabungnya Papua ke Indonesia.

Menurut Wati Kogoya, tanggal 1 Mei 1969 merupakan momen penting dalam sejarah Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "1 Mei 1969 adalah hari bergabungnya Bangsa Papua ke Indonesia secara de facto dan de jure, serta diakui oleh dunia internasional," kata Wati Kogoya.

Wati Kogoya juga menekankan bahwa bergabungnya Papua ke Indonesia adalah hasil dari proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan pada tahun 1969. "PEPERA adalah proses yang sah dan diakui oleh dunia internasional, sehingga bergabungnya Papua ke Indonesia adalah sebuah keputusan yang legitimate," tambahnya.

Namun, pernyataan Wati Kogoya ini berbeda dengan pandangan banyak orang Papua yang memperingati 1 Mei sebagai hari aneksasi Papua ke dalam Indonesia. Banyak orang Papua yang menganggap bahwa proses PEPERA dilakukan di bawah tekanan militer dan mobilisasi penduduk besar-besaran dari Jawa, sehingga keputusan bergabungnya Papua ke Indonesia tidaklah legitimate.

Reaksi dari Masyarakat

Pernyataan Wati Kogoya ini menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat Papua. Beberapa orang Papua yang mendukung integrasi Papua ke Indonesia menyambut baik pernyataan Wati Kogoya, sementara yang lain yang menolak integrasi Papua ke Indonesia mengkritik pernyataan Wati Kogoya sebagai tidak sesuai dengan fakta sejarah.

Kesimpulan

Pernyataan Wati Kogoya tentang 1 Mei sebagai hari bergabungnya Bangsa Papua ke Indonesia secara de facto dan de jure merupakan sebuah pandangan yang berbeda dengan banyak orang Papua. Pernyataan ini menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat Papua, dan memperlihatkan bahwa masih ada perbedaan pendapat tentang sejarah dan status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.