Komisi XI Dan Banggar DPR Tak Berfungsi, FAI Minta Partai Ganti Anggotanya

Adhyaksanews. -- --- Presidium Forum Aktivis Indonesia (FAI) Ramadhan Isa mendesak partai politik di parlemen untuk merotasi kader-kadernya yang ada di Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI karena bersama Sri Mulyani telah membawa Indonesia mengarah ke krisis fiskal. 

Aktivis yang akrab disapa Dhani ini mengamini apa yang dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan bertahun-tahun DPR mengadakan rapat dengan Menteri Keuangan terdahulu namun tidak mendeteksi salah kelola ini, “kalau begini khan hanya ada dua kemungkinan, pertama fungsi pengawasannya tidak berjalan atau tidak mengerti tentang keuangan negara. Dan kedua kemungkinan itu yang membawa Indonesia ke posisi saat ini,” ujarnya pada media, Kamis (11/9). 

Menurutnya pembenahan DPR yang krusial adalah mengganti seluruh anggotanya di dua bidang tersebut, “mereka harus serius berbenah. Kurang serius apa amarah rakyat kemarin?” katanya.

Ia juga menyebut pimpinan kedua bidang tersebut juga mengalami krisis trust publik, selain persoalan kinerja, “ketua Komisi XI DPR bapak Misbakhun santai ikut Sydney Marathon di saat Indonesia alami kegentingan dan berbohong pula. Ketua Banggar DPR Said Abdullah tidak jujur dalam menganalisis postur RAPBN 2026.”

Dhani membeberkan, pertanggung jawaban Banggar mutlak karena mereka yang mengesahkan APBN dan tanpa menyoroti penyerapan dana di Bank Indonesia, jika pengawasan Banggar berjalan dan pimpinan beserta anggota memahami keuangan negara, badan ini bisa mengunci kebijakan di tingkat RAPBN.

“Kalau Komisi XI, kesalahannya terlalu besar. Merekalah kolaborator utama atas persoalan keuangan negara ini. Pertobatannya hanya satu: ganti seluruhnya.”

Padahal menurutnya komisi XI DPR memiliki lingkup luas yang bisa memastikan arah kebijakan fiskal berjalan konsisten dan Badan Anggaran berwenang penuh atas desain APBN, “namun dampak keuangan negaranya apa, selain mereka menjadi yes man dan selfie dengan menteri,” sindir Dhani yang juga Koordinator Poros Muda NU ini.

Ia menyebut pihaknya berencana akan mengadukan persoalan ini ke para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk menindak lanjuti tuntutan ini. *